Tuntut Anak Perusahaan Mayora Ditutup, Ratusan Warga Cirebon Timur Gelar Demo di Kantor Bupati

0
571

Gragepolitan, CIREBON – Ratusan warga Cirebon Timur menggelar aksi demo di halaman Kantor Bupati Cirebon, Senin (17/2/2020). Kedatangan mereka untuk mendesak pemerintah kabupaten agar menutup operasional PT CNS, anak perusahaan Mayora yang selama ini dituding mereka perizinannya bermasalah.

Kedatangan massa pendemo disambut barikade aparat yang berjejer di pintu utama kantor bupati. Selain dari Polresta Cirebon tampak petugas dbantu juga dari Pol PP setempat.

Namun tak menunggu lama, perwakilan pendemo langsung dipersilahkan masuk ke kantor bupati. Sementara massa lainnya tetap berada di luar pagar kantor sambil menunggu hasil dialog perwakilan mereka.

Diperoleh informasi, hasil pertemuan dengan bupati dan sejumlah pejabat terkait disepakati akan ada pertemuan lanjutan pada Jumat (21/2/2020). Agendanya dengan mempertemukan intansi perizinan, perwakilan warga dan pihak dari PT CNS.

“Kedatangan kami ke sini dengan semangat damai. Jadi ini merupakan aksi damai kami dalam memerpejuangkan sesuatu yang merugikan masyarakat. Adapun hasil pertemuan tadi di dalam disepakati, Pak Bupati akan mengumpulkan sejumlah pihak terkait, termasuk dari PT CNS,” kata Syamsul seorang perwakilan massa pendemo.

Sementara itu, Ketua Umum Cakrabuana Indonesia Bersatu (CIB) yang menjadi motor penggerak aksi, Miryanto, menegaskan, pihaknya menolak keras semua perusahaan yang tidak melengkapi segala bentuk perizinan.

“Ada beberapa hal yang harus dipatuhi untuk bisa mendirikan suatu perusahaan. Akan tetapi dalam proses pembangunan perusahaan PT. CNS, anak perusahaan Mayora ini ternyata mereka masih banyak yang harus kita kaji secara seksama. Karenanya kami mempertanyakan  tentang keberadaan perusahaan tersebut dalam proses suatu perizinannya,” ujarnnya.

Ia menyebutkan, pemicunya antara surat rekomendasi dari dinas terkait dengan hasil temuan pihaknya di lapangan ada kejanggalan. Semua itu diawali dari diduga adanya rekayasa atau pemalsuan tanda tangan warga sekitar pada lembaran surat izin tetangga yang kemudian menjadi dasar terbitnya perizinan lain.

Menurutnya, di antaranya Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang sudah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Lalu TPS B3, Tanda Daftar Gudang dan Surat Izin Pengambilan Air.

“Dengan ketentuan izin tetangga atau persetujuan warga, RT/RW, Kepala Desa hingga Tingkat Provinsi oleh Dinas Terkait.  Ditambah dengan adanya dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan perusahaan dalam proses administrasi, Yakni tentang keabsahan tanda tangan persetujuan warga (menyodorkan) keterangan palsu dengan tujuan untuk melancarkan proses perizinan tersebut,” paparnya.

Atas dasar hal tersebut, lanjutnya, pihaknya mendesak agar PT CNS segera dibekukan operasionalnya. Kemudian meminta pihak  berwajib memberikan sanksi tegas berupa tindakan hukum kepada oknum yang memberikan keterangan palsu dalam proses administrasi perizinan perusahaan tersebut.

“Kami juga mendesak aparat untuk mencabut segala bentuk perizinan PT CNS yang diduga telah me-manipulasi data,” tandasnya. (dhik/gragepolitan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here