Ilegal, OJK Tutup Paksa Ratusan Perusahaan Investasi/Pinjaman Dana Online

0
108

Gragepolitan, CIREBON – Sedikitnya 168 entitas illegal dihentikan paksa operasionalnya oleh Satgas Waspada Investasi. Sebab transaksi keuangan dari perangkat ke perangkat atau peer to peer lending itu, mereka tak terdaftar atau tak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Masih terkait keberadaan entitas illegal ini, sebelumnya OJK telah melakukan penelusuran dan pemeriksaan pada website dan aplikasi Google Play Store. Hasilnya, jumlah entitas yang diduga melakukan kegiatan finansial online, tercatat sebanyak 803 entitas.

“Rinciannya, 404 entitas pada periode tahun 2018 dan 399 entitas pada bulan Januari hingga Maret 2019 ini,” ujar Kepala OJK Cirebon, M. Lutfi, Kamis (14/3/2019).

Ia menyebutkan, ratusan entitas itu berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat yang mengaksesnya. Terlebih, layanan keuangan tersebut tidak berizin dan melanggar peraturan perundang undangan.

Menurutnya, entitas yang melanggar ketentuan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending). Di mana keberadaan mereka telah berpotensi merugikan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, mengungkapkan, pihaknya juga telah menonaktifkan sebanyak 47 entitas yang diduga merupakan praktik investasi ilegal.

“Para pelaku memanfaatkan kekurangpahaman sebagian anggota masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, dirinya meminta kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

“Kegiatan dan produk yang ditawarkan tidak berizin karena niat pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat,” ujarnya.

Sementara, secara berkesinambungan pihaknya kini terus melakukan tindakan preventif. Berupa sosialisasi dan edukasi agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal.

Untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang diderita, masyarakat pun memiliki peran penting dalam tindakan penanggulangannya.

“Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut. Selain itu segera melapor jika terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal,” tandasnya. (Regi/gragepolitan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here