Tak Ada Wawali Azis Akan Minta Bantuan Gubernur dan Mendagri, Toto dan Eti Tak Memenuhi Syarat

0
537

Cirebon, GRAGEPOLITAN-Walikota Cirebon, H Nasrudin Azis memastikan pihaknya akan meminta bantuan kepada Gubernur dan Mendagri jika dalam dua minggu ke depan kursi wakil walikota masih juga kosong. Karenanya Ia berharap agar tenggat waktu dua pekan yang diberikan panitia pemilihan (Panlih) kekosongan wakil walikota bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh partai pengusung untuk menyepakati satu nama menjadi wakil walikota yang akan mendampinginya.

Azis sendiri mengaku lelah dan kewalahan memimpin Kota Cirebon tanpa didampingi seorang wakil walikota. Padahal, berbagai persoalan dan agenda tidak bisa optimal jika terus menerus diselesaikannya sendiri.

“Makanya dalam dua minggu ke depan, saya berharap secara musyawarah akan disepakati satu nama untuk menjadi wakil walikota. Bila tidak, mau tidak mau saya berencana untuk meminta bantuan ke Gubernur dan Mendagri,” katanya.

Sementara itu, kekosongan posisi wakil walikota Cirebon dipastikan harus diisi. Panlih kekosongan jabatan wakil walikota Cirebon memberi tenggat waktu maksimal dua minggu kepada partai politik (parpol) pengusung.

Panlih memberikan waktu bagi Partai Demokrat, Golkar, dan PPP, sebagai parpol pengusung untuk menentukan nama calon wakil wali kota. Penegasan untuk mengisi kekosongan itu setidaknya didasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 3 November 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat dengan ditindaklanjuti DPRD Kota Cirebon.

“Usai konsultasi dengan gubernur, kekosongan harus tetap diisi hingga akhir masa jabatan 2018,” kata Ketua Panlih sekaligus Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno.

Jabatan wakil walikota Cirebon kosong sejak Nasrudin Azis dilantik sebagai wali kota pada 26 Maret 2015 menggantikan Walikota Ano Sutrisno yang meninggal dunia. Proses pengisian jabatan ini sebenarnya pernah dilakukan, namun terkendala.

Dua nama yang diajukan yakni Toto Sunanto dan Eti Herawati, dipandang panlih tak memenuhi syarat karena berkas pengajuan tak ditandatangani seluruh partai pengusung.

“Tapi yang paling penting adalah kesamaan pemikiran antar partai pengusung,” ujarnya.

Dia meyakinkan, tak ingin ada perselisihan antar parpol dalam proses pengajuan nama wakil wali kota. Dia mengingatkan, pedoman dalam proses ini berupa Undang Undang, termasuk mempertimbangkan kondisi pemerintahan saat ini.(G-02)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here