Benarkah Kasus Tanah Cipto Sudah Selesai? Di Lokasi Masih “Perang” Saling Klaim Pemenang

0
185

Gragepolitan, CIREBON – Kasus tanah Cipto yang sebelumnya ditegaskan PD Pembangunan Kota Cirebon sudah selesai, ternyata hingga kini masih saja ada pihak lain yang mengakuinya. Di mana di lokasi tanah tersebut, kini selain papan pengumuman PD Pembangunan Pemkot Cirebon yang menyatakan tanah tersebut miliknya, ternyata terpampang juga pengumuman atas nama perorangan yang sama-sama mengklaim jika tanah tersebut adalah miliknya.

Ironisnya, meski sudah terpasang cukup lama, namun hingga kini pengumuman klaim atas nama pribadi tersebut, dibiarkan begitu saja. Sehingga di lokasi tampak dua spanduk/papan pengumuman berbeda atau kontradiktif yang masing-masing mengklaim pemilik yang sah.

Seperti pada spanduk berwarna kuning yang di atasnya terdapat logo Pemkot Cirebon bertuliskan “PEMBERITAHUAN”. Isinya menyatakan  “Tanah perkara tekah dimenangkan pihak PD Pembangunan Kota Cirebon, dan telah berkekuatan hukum tetap. Pada tulisan paling bawah di spanduk tersebut tertera “Tim Hukum PD Pembangunan Kota Cirebon”.

Hal ini pun kembali ditegaskan pada plang putih dengan logo Pemkot Cirebon dan PD Pembangunan di kanan kiri atasnya yang bertuliskan “Tanah Milik Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon”.

Sementara itu, klaim berbeda atas kepemilikan Tanah Cipto terpampang pada spanduk berwarna putih dengan tulisan hitam. Isianya menyatakan berdasarkan putusan kasasi No.
Register 1887 K/PDT/2020, menyatakan, sengketa atas lahan ini telah dimenangkan oleh DADI BAHRUDIN, kuasa hukum “Teguh Santoso & Partners”.

Sementara itu, perihal munculnya klaim atas tanah tersebut di luar PD Pembangunan, diakui Kepala Badan Keuangan (BKD)  Kota Cirebon, Arif Kurniawan. Ia  mengaku telah mengetahui adanya pihak lain yang sama-sama mengklaim memenangkan kepmilikan sah tanah tersebut.

“Terkait ada gugatan lagi untuk update-nya saya belum begitu tahu. Tapi setahu saya itu masih tercatat sebagai aset Pemerintah (Pemkot-red),” kata Arif kepada Gragepolitan.com /PRTV Cirebon, (Rabu (11/11/20).

Ia menyebutkan, klaim itupun, sifatnya  hanyalah berupa tulisan dalam stiker. Sehingga dipastikannya  Bidang Barang Milik Daerah (BMD) akan ditugaskannya untuk menelusuri terkait keabsahan status hukumnya.

“Apakah itu terkait keabsahan sertifikat dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Diakuinya,  seabrek pekerjaan rumah kalaupun tengah dihadapinya termasuk saat ini dirinya tengah berkonsentrasi pada proses penganggaran tahun 2021 dan beberapa hal lainnya.

Salah satunya yaitu permasalahan dengan BPN terkait lahan kawasan stadion Bima.

“Untuk tanah Cipto ini, kalaupun ada di PD Pembangunan berarti ada catatan yang terpisah
antara asset Pemerintah dengan asset  perusahaan daerah (PD),” ungkapnya.

Arif menjelaskan,  ada perbedaan perlakuan antara status tanah milik pemerintah dengan PD, diantaranya yaitu,  kalau PD Pembangunan memiliki  fleksibilitas pengaturan dengan memiliki kewenangan lebih tinggi.  Sedangkan kalau pihaknya, barang milik daerah itu lebih banyak pihak yang harus terlibat.

“Misal DPRD dan sudah tentu Walikota untuk beberapa lahan, seperti halnya dalam tukar guling lahan dan  jual beli lahan, itu harus melalui persetujuan dan tidak bisa sembarangan,” pungkasnya.

Sementara itu, jauh sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PD Pembangunan Kota Cirebon, R Pandji Amiarsa, menegaskan, permasalahan tanah PD Pembangunan di Jalan Cipto sesungguhnnya kini sudah selesai.

“Objek tanah Cipto telah kembali,  maka indikasi kerugian keuangan negara/daerah/perusahaan daerah telah tidak ada.  Demikian sehingga permasalahan tanah PD Pembangunan yang di Jalan Cipto sesungguhnya telah Clear,” tandasnya.

Ia menyebutkan,sebelumnya berkenaan objek tanah Cipto,  dalam hal ini PD Pembangunan telah memenuhi saran tindak BPK RI untuk mengambil kembali objek tersebut menjadi asset PD Pembangunan. Mekanisme penyelesaiannya ditempuh dengan metoda restorative justice atau pemulihan administratif.

Menurutnya, upaya yang telah ditempuh adalah adanya kesadaran bersama mentaati opini BPK tersebut sehingga Pihak Pemegang Hak Ny Hj Asih Maryasih telah menyerahkan kembali objek tanah Cipto kepada PD Pembangunan melalui Akta Pelepasan Hak tertanggal 14 Juli 2017 dengan Nomor Akta : 11 dibuat secara otentik oleh Notaris Komarudin SH.

“Atas fakta hukum tersebut,  maka PD Pembangunan telah definitif mencatatkan objek tanah Cipto sebagai asset dalam buku register asset perusahaan,” katanya.

Sementara, mencuatnya kasus dugaan korupsi tanah Cipto Kota Cirebon saat itu, terungkap saat tanah tersebut dijual kepada pembeli berinisial T dengan harga Rp 22 miliar. Dari jumlah tersebut “disetor” ke PD Pembangunan Kota Cirebon Rp 4 miliar dan yang paling mengagetkan sisanya menjadi bancakan dengan mengambil lokasi di Jogjakarta.

Hal itu diungkapkan R Ayu Suhartini seorang aktivis Kota Cirebon menanggapi kabar adanya indikasi kerugian keuangan daerah Rp 21,622 miliar dalam kasus tanah Cipto yang merupakan hasil temuan BPK RI yang disampaikan ke Bareskrim Polri.

“Sebagai pembelinya T, kena tidak ya, Tapi saya kira ini percuma saja sepertinya tidak bakal terungkap. Soalnya di sini ada konsfirasi parallel dengan aparat penegak hokum. Lihat saja selama ini, untuk kasus tanah Cipto terkesan selalu ditutup-tutupi,” kata Ayu, Senin (4/9/17).

Yang menarik, dalam komentarnya Ayu ketika itu,  menyebutkan, jika dana hasil penjualan tanah Cipto Rp 22 miliar, sebanyak Rp 4 miliar disetorkan ke PD Pembangunan. Bahkan  tak berhenti sampai di situ, karena disebutkannya sisa uang lalu menjadi bancakan di Jogjakarta.(TIM gragepolitan/prtv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here