SK Buatan Plt Tak Berlaku, KCD Disdik Jabar “Demisionerkan” Semua Wakasek SMAN 4 Kota Cirebon

0
722
andik//: Suasana lobby SMAN 4 Kota Cirebon, Selasa (13/8/2019).***

Gragepolitan, CIREBON – Kebijakan Plt Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 4 Kota Cirebon, Dodi Rosnaedi menerbitkan SK pengangkatan wakasek baru, berbuntut panjang. Pasalnya SK tersebut tidak serta merta bisa menggantikan SK sebelumnya yang notabene dibuat Kepsek Definitif SMAN 4, Suroso.

Tak ayal hal ini pun disebut-sebut akhirnya mengundang kontroversi, termasuk di internal pendidik dan tenaga kependidikan SMAN 4. Salah satu yang menjadi sorotan terutama kenekatan Dodi mengeluarkan kebijakan merubah penempatan wakasek, sementara dirinya masih berstatus Plt.

Diperoleh informasi, kisruh terbitnya dua SK tersebut berawal ketika Dodi menerbitkan SK Pengangkatan Wakasek baru No 800/001-SMAN 4 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran dan Bimbingan Pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020. Parahnya dengan dalih didasarkan aspirasi, SK tersebut tetap diterbitkan dengan dugaan tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang seharusnya.

“Ini bukan soal jabatan wakaseknya, tetapi lebih kepada mempersoalkan adanya dugaan pelanggaran aturan. Masa SK kepsek definitif tiba-tiba diganti SK buatan seorang Plt yang urgensinya juga tidak jelas. Mestinya kan Plt tidak boleh mengambil kebijakan krusial menempatkan guru yang notabene PNS dengan seenaknya,” ujar keluarga YN salah satu pendidik di lingkungan SMAN 4 kepada Pikiran Rakyat Televisi (PRTV) dan gragepolitan, Selasa (13/8/2019).

Menurutnya, komposisi wakasek sebelumnya didasarkan SK Kepala SMAN 4 Cirebon  No 800/721-SMAN 4 tertanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani Suroso. Terbitnya SK saat itu didasarkan pada kepentingan sekolah karena mau menghadapi PPDB dan Kepsek mau masuk masa persiapan pensiun (MPP).

“Yang benar saja masa SK Pengangkatan Wakasek yang ditandatangani Kepsek Suroso bisa dicabut melalui SK Plt. Jelas ini persoalan serius karena jelas-jelas melanggar aturan sebagaimana diatur Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN,” tandasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi perihal persoalan tersebut, Plt Kepsek SMAN 4, Dodi Rosnaedi belum bisa dimintai tanggapannya. Berulangkali dihubungi melalui telepon selulernya tak pernah respon. Begitupun ketika didatangi ke kantornya, yang bersangkutan tidak sedang di tempat.

Terpisah, keterangan terkait kisruh SK di SMAN 4 Kota Cirebon disampaikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar untuk Wilayah Cirebon, H Islam Widya Hikmat. Menurutnya, pihaknya sudah mendengar adanya kekisruhan menyusul terbitnya dua SK di SMAN 4 Kota Cirebon. Bahkan tak dipingkirinya, salah satu kekhawatirannya yakni dampak negatif hingga terganggunya proses KBM di sana.

“Makanya untuk mengatasi permasalahan ini, kami kosongkan atau didemisionerkan posisi para wakasek di SMAN 4 ini. Langkah yang kami ambil ini sambil menunggu akan adanya kepsek definitif nanti. Di mana sedikitnya kini sedang dipersiapkan  60 kepsek akan diangkat secara definitif oleh Pak Gubernur,” paparnya.

Sedangkan disinggung SK Plt Kepsek SMAN 4, Islam menyesalkannya. Karena menurutnya tidak seharusnya seorang Plt mengambil kebijakan tersebut yang dapat mengganggu kondusifitas sekolah.

Ironisnya pernyataan Islam yang notabene Kepala Cabang Disdik Jabar tersebut justru dibantah bawahannya sendiri Kabid Pelayanan KCD, Tatang. Menurutnya, munculnya SK yang diterbitkan Plt di SMAN 4 didasarkan atas aspirasi di bawahnya.

“Bukan, salah itu bukan demisioner. Apalagi SK yang diterbitkan Pak Dodi kan awalnya berdasarkan aspirasi dan, itu sudah sesuai prosedur. Tadi juga pak Dodi sudah menemui kami di KCD,” ucapnya.

Sebagai bahan catatan dan sekedar untuk diketahui, pada tanggal 30 Juli 2019 lalu untuk kewenangan seorang Plt dalam tiap tingkatan disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana. Dalam surat edarannya (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

Surat Edaran ini ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

Mengacu pada Pasal 14 ayat (1,2, dan 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kepala BKN menyampaikan, pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas: 1).

Pelaksana Harian (Plh) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan sementara; dan 2).

Pelaksana Tugas (Plt) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

“Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran,” tulis Kepala BKN.(TIM/gragepolitan/PRTV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here