Sekolah Bayar Bukti Pendidikan Mundur Lagi

0
309
Ilustrasi/grapol

Purwakarta, (Grapol) – Sejak alih kelola satuan pendidikan SMA/SMK dari kab/kota ke provinsi, hampir dipastikan masyarakat atau orang tua siswa ditiap daerah mengeluhkan tentang mahalnya biaya pendidikan terutama SMA dan SMK.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, pada tahun pelajaran 2017/2018 ini, kerap menerima keluhan dan protes dari warga terkait mahalnya biaya pendidikan tingkat SMA/SMK.
Keluhan itu cukup beralasan, mengingat sebelum di alih kelola  pemerintah provinsi (pemprov) Jabar, masyarakat tidak mengeluh masalah biaya sekolah. Karena sebelumnya di Purwakarta, mulai dari SD hingga tingkat SMA tidak ada pungutan atau biaya pendidikan yang di harus bayar di sekolah. Seperti iuran SPP atau iuran lainnya.

Demikian di paparkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, saat ditemui di gedung kembar, jalan KK Singawinata Purwakarta, Jumat (25/8/17).

“Saya sampaikan hari ini kewenangannya bukan lagi di Pemkab tetapi di Pemprov,” ujar Dedi.
Dedi menilai, keberadaan pungutan SPP tersebut merupakan kemunduran dalam dunia pendidikan. Sebab pendidikan adalah hak yang melekat pada diri pelajar yang harus dipenuhi pemerintah dengan cara tidak menerapkan kewajiban membayar.

“Ya, bagi saya ini sebuah kemunduran, seperti zaman orde baru saja sekolah harus bayar,” ujarnya lagi.
Beban operasional yang diterapkanpemerintah kepada pelajar juga dinilai  Dedi Mulyadi sebagai bentuk kebijakan yang sudah menjauhi khittah pendidikan itu sendiri
“Atas fenomena ini pihaknya meminta agar pemprov Jabar, membuat regulasi yang membebaskan biaya pendidikan agar bisa gratis dan dinikmati seluruh masyarakat,” tegas Dedi.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Ahmad Hadadi dihubungi melalui telepon selulernya, tidak bersedia memberikan tanggapan apapun terkait banyaknya keluhan masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan SMA/SMK di Jabar. (Rony/Ian/Grapol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here