Pengobatan Gratis Wujud Tanggung Jawab Pemda

0
235

Banten,(Grapol) – Meskipun mendapatkan penolakan dari Pemerintah Pusat, program berobat gratis menggunakan KTP-el yang dicanangkan Gubernur Banten Wahidin Halim akan tetap diusahakan untuk tetap berjalan dengan tidak menabrak regulasi pusat.

Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin (Pra Sejahtera) ini, diprioritaskan untuk masyarakat yang belum tercover oleh program BPJS.

Dikatakan pria yang akrab disapa WH ini, Pemerintah Provinsi Banten setiap tahun selalu mengeluarkan anggaran untuk peserta BPJS tapi masih ada masyarakat yang tercover.

“Program kita ini, membidik masyarakat yang datang ke rumah sakit tapi tidak tercover oleh BPJS,” katanya kepada awak media di Kota Serang, Senin 05 Maret 2018.

Wahidin juga mengatakan bahwa sejatinya program berobat gratis ini akan diintegrasikan dengan program pemerintah pusat. “Kalau soal diintegrasikan secara konsepnya sama semuanya, antara jamkesda, jamkesmas, BPJS dan KIS,” sambungnya.

Diterangkan WH setiap masyarakat yang mengikuti program BPJS wajib membayar iuran setiap bulannya tapi, bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu membayarnya.

“Kalau ada masyarakat yang belum tercover BPJS ada kewajiban dari pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu ini bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya Melalui surat bernomor jp.02.05/III/534/2018 perihal koordinasi dan konsultasi Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, Kementerian Kesehatan RI menilai program pengobatan gratis menggunakan KTP-el bertentangan dengan aturan pusat yang mengharapkan partisipasi pemerintah daerah untuk mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.(Qq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here