Pemda Kota Cirebon Dinilai Gagal, Kejaksaan Didesak Tuntaskan Kasus DAK Rp 96 M

0
448

Gragepolitan, CIREBON – Puluhan mahasiswa Cirebon dari Gerakan Mahasiswa Sosialis (GeMSos) berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Rabu (6/3/2019). Kedatangan mereka untuk mendesak penanganan kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 96 miliar di Kota Cirebon agar tidak berhenti atau dipeti es kan.

Sambil membakar ban bekas, mereka berorasi seraya mengangkat keranda sebagai simbol protes agar penegakan hukum jangan mati. Begitupun berbagai ukuran spanduk bernada prptes mereka bentangkan seraya terus menyuarakan permintaan komitmen kejakasaan.

“Apa Kabar DAK 96 M, Kami Menolak Lupa!!!  lawan Korupsi,” demikian di antaranya bunyi kalimat dalam spanduk yang mereka bawa.

Koordinator Lapangan, Khaerul Anwar,  dalam orasinya menuntut supaya Kejaksaan Negeri Kota Cirebon melanjutkan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur yang bersumber dari DAK Kota Cirebon senilai R 96 miliar.

“Kami Mahasiswa akan terus mengawal Kasus DAK 96 M Kota Cirebon sampai tuntas,” kata Anwar seraya diamini rekan-rekannya.

Kasus DAK Rp 96 M Dituding Sudah “Masuk Angin”

Para mahasiswa memparkan, pada tahun 2015 Pemerintah Kota mendapatkan anggaran DAK Rp 96 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan insfratruktur. Namun dalam peaksanaan mega proyek DAK Rp 96 miliar ini terdapat banyak polemik, bahkan sampai – sampai terindikasi dugaan korupsi.

“Akibatnya menyebabkan pengerjaan proyek banyak yang mangkrak dan tidak sesuai spesifikasi. Dengan ini Pemerintah Kota Cirebon gagal melaksanakan pembangunan insfratrukur secara efektif dan efisien, sebagaimana dituangkan dalam Perpres No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyedia Insfratruktur (KBPU) pasal 8 poin B,” ujarnya.

Menurutnya, penanganan kasus DAK Rp 96 M, tidak seperti penanganan kasus DAK okleh Polresta Kota Cirebon saat ini. Setelah menetapkan tersangka, kini berkasnya telah diteruskan atau P21 dari Polresta ke Kejakasaan.

“Karenanya kami juga minta agar Kejari menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Begitupun DAK 96 M jangan dihentikan dengan alasan adanya gugatan kasus perdata. Padahal hukum perdata itu bersifat privat yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan (perseorangan). Oleh karena itu, ketentuan – ketentuan dalam hukum perdata hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat,” paparnya.

Sedangkan korupsi itu, lanjutnya, masuk dalam hukum pidana. Di mana hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implimikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum).

“Maka dari itu kami Gemsos (Gerakan Mahasiswa Sosialis) Cirebon ingin menuntut agar Kejari melanjutkan kasus DAK Rp 96 Miliar,” tandasnya.

Sementara itu, mewakili Kejari Kota Cirebon Muhammad Syarifuddin, di depan para pendemo, kasi Intel Kejari Kota Cirebon, Nurul Hidayat mendukung dan mengawal permasalah tersebut. Sehingga menjadi motivasi untuk terus bekerja untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

“Sampai dengan saat ini masalah ini masih berjalan dan kami masih melakukan penyelidikan terlebih dahulu terkait proyek DAK 96 M,” ucapnya.

Masih kata Nurul, untuk kasus DAK 96 M, dana yang baru dikucurkan sebanyak 50% dan proyek yang dikerjakan baru mencapai 70% sisa dana DAK 46 M masih di dalam Kas sehingga belum bisa dipastikan apakah terdapat kerugian negara atau tidak.(Cepy/gragepolitan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here