Paling Sedikit Dibanding Daerah Lainnya, KPUD Kota Cirebon Hanya Lantik 25 Anggota PPK

0
503
Cepy/Grapol

CIREBON, (Grapol)-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Cirebon melantik 25 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tingkat Kota Cirebon, Senin (30/10/2017). Acara yang merupakan tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2018 tersebut dilangsungkan di salah satu hotel Kota Cirebon.

“Perekrutan ad hoc ini dimaksud untuk PPK tingkat Kecamatan dan PPS pada tingkat Kelurahan. Di mana acara ini juga dilakukan bertepatan dengan 204 hari lagi menjelang  pilkada serentak.yang akan berlangsung pada hari Rabu, 27 Juni 2018 mendatang,” papar Ketua KPUD Kota Cirebon,  Emirzal Hamdani, kepada awak media.

Ia menyebutkan, setelah dilantik para petugas PPK dan PPH secepatnya mereka dapat bekerja. Karena, beberapa agenda kerja telah menanti para petugas yang baru dilantik tersebut.

“Sebut saja, mengadakan rapat pleno untuk penetapan ketua dan merekrut PPS di tingkat Kelurahan. Mereka langsung efektif bekerja per-November 2018. Ini mengacu pada dasar aturan bahwa anggota PPK disetiap kecamatan terdiri dari 5 Orang,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai tugas pokok yang diemban mereka, anggota PPK adalah membantu seluruh tahapan pemilu. Baik oleh KPU RI, KPUD Provinsi maupun KPUD Kab/Kota.

“Salah satu tugasnya yakni membantu sosialisasi dan membantu pada pelaksanaan pada hari H. Nanti ada perubahan yang mana pada 2014 rekap dilaksanakan di tingkat kelurahan maka nanti rekap langsung dari TPS ditarik ke tingkat Kecamatan,” jelas Emirzal.

Dikatakannya, beberapa aturan baru lainnya yakni para petugas dari KPU RI hingga KPPS yang sudah pernah menjadi anggota penyelenggara pemilu dua periode berturut-turut sudah tidak diperkenankan lagi menjadi anggota, terkecuali yang baru satu periode.

“Dengan mengusung tagline menginginkan pelaksanaan Pilkada yang serentak di 171 daerah terlaksana secara berintegritas dan bermartabat, bisa tercapai apabila memenuhi 5 komponen terkait. Penyelenggaranya yang bisa menjaga integritas dan bermartabat, peserta juga harus menjaga integritas dan martabat, masyarakat, pemerintah, TNI dan Polri, yang terakhir media massa harus berintegritas dan bermartabat jangan sampai ada keberpihakan,” tandasnya.

Masih dalam Undang-undang terbaru, lanjutnya, apabila ada indikasi pelanggaran, Panwaslu dan Bawaslu tingkat kab/kota diberikan kewenangan yang lebih untuk bisa menyidangkan dan memutuskan hasil perkara pelanggaran pemilu.

“Misal terjadi temuan di kab/kota,  nanti Panwaslu setempat merekomendasikan ke Bawaslu Prov dan Bawaslu Prov nanti menyidangkan dan memutuskan sanksi,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Komisioner KPUD Jabar Divisi Teknis, Ndun Abdulhaq, menargetkan partisipasi pemilih dapat mencapai 77%. Hal itu disadarinya merupakan tugas berat yang harus bisa diwujudkan.

“Dengan beberapa strategi yang sudah disiapkan kami optimis target itu akan tercapai. Diantaranya strategi angkatan darat dan angkatan udara, Dalam.serangan angkatan darat kita membentuk 750 ribu penyelenggara. Selanjutnya untuk.serangan udara kita siapkan desain sosialisasi informasi yang bekerjasama dengan 18 TV Nasional/lokal termasuk ratusan radio,” tuturnya. (Cepy/Grapol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here