Minim Sosialisasi, Perda Larangan Merokok di Kota Cirebon Tumpul

0
5141

Cirebon, GRAGEPOLITAN-Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diberlakukan resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tanggal 25 September masih belum efektif. Seperti sebelumnya, masih banyak orang yang merokok di sembarang tempat, termasuk di perkantoran maupun tempat umum lainnya.

Padahal, dengan adanya Perda KTR tersebut, siapapun yang melanggarnya bisa terkena sanksi kurungan hingga denda jutaan rupiah.

Menyikapi kondisi tersebut, satpol pp setempat masih bersikap lunak dengan belum merencanakan melakukan tindakan tegas, setidaknya dalam minggu pertama sejak perda dimaksud diberlakukan.

“Sambil memantau, saat ini kami dari satpol pp masih melihat-lihat efektifitas dari perda KTR ini. Mungkin menginjak minggu ke dua nanti, kami akan melakukan tindakan bagi siapapun yang nyata-nyata melanggar perda tersebut,” kata Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Andi Armawan, Senin (26/9).

Andi beralasan, belum efektifnya Perda KTR saat ini diperkirakannya karena masih minimnya sosialisasi. Begitupun menyangkut alat-alat maupun media larangan merokok di perkantoran maupun tempat umum, seperti hotel, sekolah, bank, restoran, belum tampak terlihat.

Kawasan tanpa rokok sendiri meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, maupun tempat umum lain yang ditetapkan.

Sejatinya, sanksi bagi pelanggar Perda KTR masing-masing berupa kurungan 30 hari atau denda Rp 10 juta bagi pelanggar yang menjadi penanggungjawab atau pimpinan institusi, yang melakukan pelanggaran di antaranya tak mengimbau larangan merokok, tak menegur langsung perokok, maupun memproduksi, menjual, dan mengiklankan atau mempromosikan rokok di lingkungan institusinya.

Sebelum vonis pengadilan dijatuhkan, akan ada pembebanan biaya paksa penegakan hukum senilai Rp 5 juta. Bagi pelanggar dari kalangan produsen, penjual, pengiklan, dan promotor, diancam hukuman kurungan 30 hari atau denda Rp 5 juta, dengan pembebanan biaya paksa penegakan hukum Rp 2,5 juta atau penahanan sementara KTP.

Sementara bagi perokok, sanksi pidana berupa kurungan tiga hari atau denda Rp100 ribu, dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum Rp50 ribu. Dalam penegakan Perda KTR di instansi pemerintahan, pimpinan atau penanggungjawab instansi wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan penggunaan rokok di institusinya yang masuk KTR.

Pengumuman wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang pencahayaannya cukup, hingga mudah terlihat dan terbaca banyak orang. Bahkan, pimpinan juga harus menyingkirkan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di kawasan tanpa rokok.

Di sisi lain, dia mengakui, perkantoran yang belum memiliki ruang khusus merokok masih bisa dihitung jari. Meski belum diwajibkan keberadaannya, dia mengharapkan setiap instansi dilengkapi ruangan khusus ini. Bila pun hingga kini belum ada, perokok diwajibkan keluar ruangan.

Lebih jauh dia mengingatkan, Perda KTR bukanlah larangan merokok, melainkan hanya mengatur kegiatan ini di kawasan yang sudah ditentukan. “Harapan kami, masyarakat paham, perda ini bukan larangan melainkan pembatasan merokok demi kesehatan bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cirebon, Imam Reza Hakiki mengaku, belum banyak hotel dan restoran yang mengetahui implementasi perda tersebut. Namun begitu, menurutnya, sebagian hotel di Kota Cirebon telah dilengkapi ruang khusus merokok.

“Di beberapa hotel dan restoran masih ada asbak. Artinya belum banyak yang tahu soal ini, sehingga sosialisasi lebih luas masih dibutuhkan,” ujarnya.(G-01/G-02)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here