Ketua DPRD Banten: Demokrasi Bukan Ajang Berebut Kekuasaan

0
381

Banten,(grapol) –  Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengatakan, demokrasi merupakan ajang adu gagasan dan adu program, bukan semata-mata menjadi ajang untuk meraih kekuasaan apalagi dengan mengalahkan segala cara.

“Ketika demokrasi dijadikan sebagai ajang adu gagasan dan adu program, maka kepentingan rakyat akan terpenuhi dan jauh dari kepentingan pribadi dan golongan,” ujarnya saat menjadi keynote speaker pada pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Provinsi Banten di gedung serbaguna (GSG) DPRD Provinsi Banten, Rabu 25 April 2018.

Dilanjutkan Asep saat kontestasi politik menjadi sebuah pemisahan anak bangsa karena didasari atas dasar menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan. Maka dirinya meyakini hal itu, tidak menutup kemungkinan bangsa ini akan bercerai-berai dan terbelah-belah.

Maka menurutnya, demokrasi yang berasaskan pancasila diperlukan agar tetap menghasilkan pemimpin yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

“Oleh karena itu saya kembalikan lagi bingkai empat pilar itu, menjadi sebuah perangkat untuk bagaiman kita sebagai anak bangsa menjalankan kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Diakatakan ketua DPD PDI Perjuangan Banten ini bahwa pancasila sebagai ideologi harus ditanamkan karena pencasila merupakan hasil galian founding father (pendiri bangsa) yang digali dari budaya, adat istiadat, bangsa dan agama yang ada di Indonesia.

“Para generasi muda, para mahasiswa sebagai agent of change ini betul betul tugas kalian bukan saja hanya demo tetapi bagaimana melihat, merasakan situasi dan kondisi saat ini, bahwa demokrasi yang ada di Indonesia pun sekarang kita rasakan jujur saja, ini bukan demokrasi pancasila,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Rabaytullah Kusuma Jaya mengatakan bahwa pergerakan mahasiswa di daerah harus lebih progresif lagi dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam rangka melakukan kritik yang membangun tanpa ada unsur subjektivitas.

“Kedepan tantangan kita semakin berat, ancaman dan anasir-anasir sudah mulai kelihatan sehingga harus dilakukan konsolidasi-konsolidasi yang berkesinambungan,” katanya singkat.(Rizki).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here