Keberhasilan Terus Diraih Kota Cirebon, 3 Kali Berturut-turut Predikat WTP Diterima Wali Kota

0
142

KEBERHASILAN demi keberhasilan terus diraih Kota Cirebon. Kali ini, setelah dua tahun berturut-turut, predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon. WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 ini, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima langsung Wali Kota Cirebon, H Nasrudin Azis di Kantor BPK RI Jabar, Senin (27/5/2019).

“Atas raihan ini, kami tentunya sangat bersyukur. Karena ini berarti untuk ketiga kalinya Pemda Kota Cirebon secara berturut-turut. Namun demikian kita juga tetap wajib untuk waspada,” ujar Wali Kota.

Ia menyebutkan, hal ini dikarenakan WTP yang diperoleh tahun ini bukanlah WTP yang terbaik. Makanya ke depan pihaknya mengajak untuk bertekad agar meningkatkan WTP tersebut sehingga menjadi lebih baik lagi.

“Apalagi jangan sampai kita terdegradasi,” ucapnya.

Menurutnya, terkait upaya ini Ia meminta  kepada penyelenggara pemerintahan di daerah untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan. “Tadi sudah dijelaskan, ada sejumlah indikasi yang harus diwaspadai,” ujarnya.

Indikasi-indikasi tersebut, lanjutnya, harus bisa diselesaikan dengan baik melalui pengelolaan keuangan yang baik pula. “Target kita terus bertahan, bahkan terus naik dan mendekati angka sempurna. Kalau lulus, yudisium nya itu 4,” katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Cirebon,  Edi Suripno, mengungkapkan rasa syukur dan terimakasihnya kepada semuanya. Terutama unsur masyarakat, pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif.

“Mereka telah bekerja keras untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah,” kata Edi.

Disebutkannya, prestasi WTP ini, bisa dijadikan motivasi bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di daerah untuk bisa mempertahankannya sebagai sebuah indikator keberhasilan.

“Bahkan tidak hanya dipertahankan, tapi juga ditingkatkan,” pintanya.

Menurutnya, untuk mewujudkannya yakni dengan caraan menurunkan jumlah temuan dari BPK. “jadi dari sisi temuannya, jumlahnya harus terus dikurangi,” ujarnya.

Di tempat sama, Ketua Perwakilan BPK RI Provinsi Jabar, Arman Syifa., menjelaskan, jika LPKD merupakan kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyusun pertanggungjawaban pemeriksaan keuangan mereka.

“Juga merupakan tugas dari BPK untuk memeriksa laporan keuangan tersebut,” katanya.

Selanjutnya dikatakan Arman, LHP atas LKPD yang telah diaudit BPK diserahkan kepada DPRD untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD.

“Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,” tandasnya. (Cepy/gragepolitan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here