Kasus Bimtek Rp 4,95 M di Kab Majalengka, Ratusan Desa Masih Kebingungan Pengalokasian Anggarannya

0
540

Gragepolitan.com, MAJALENGKA – Penanganan kasus dana Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Bimtek-Siskeud) Rp 4,95 M di Kab Majalengka hingga kini tak jelas juntrungannya. Padahal di lapangan 330 desa di Kab Majalengka, mereka masih menunggu kejelasan harus dari mana mengganti sumber dana Rp 15 juta yang telah mereka setorkan ke panitia Bimtek.

“Jujur saja kalau desa kami tidak mengirim peserta ke acara bimtek itu. Karena bayangkan saja Rp 15 juta bukan nilai yang sedikit,  sedangkan pemerintah desa kami dari mana sumbernya. Apalagi kan tidak boleh untuk bimtek itu mengambil atau mengalokasikan dari dana desa (DD) maupun anggaran dana desa (ADD). Ya sekarang desa lain yang ikut pusing sendiri,” kata Kuwu Desa Bongas Kulon Kec. Sumberjaya, Bawor kepada gragepolitan.com belum lama ini.

Ketua Forum Kuwu Kec. Rajagaluh, Solohin, menyampaikan, untuk di wilayah Kec Rajagaluh semua perangkat diikut sertakan. Diakuinya sumber dana diambil dari PAD perubahan yang nanti akan kami musyarahkan dengan masyarakat.

“PAD di kami cukup hampir Rp 220.000.000, khususnya di Desa Rajagaluh jadi tidak perlu pusing saya serahkan sepenuhnya ke perangkat tentang laporan keuangan dan kegiatan pembangunan Desa ke Seksed dan Kaur Keuangan,” ungkapnya.

Sementara itu, kisruh dana Bimtek Siskeud yang membebani 330 desa Rp 15 juta/desa terus menjadi sorotan banyak pihak, termasuk elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Deden, seorang tokoh msyarakat di Kec Sindangwangi.

“Pada Bimtek Siskeud ini ada potensi korup bagi penyelenggara dengan dana yang tidak logis. Masa Rp 15 juta hanya untuk bimtek. Kasus ini harus terus dikawal tidak boleh lolos, biar jera. Kejaksaan dan kepolisian tentu tidak boleh berdiam diri,” tandasnya.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, beban biaya Bimtek Siskeud 330 desa di Kab Majalengka dikeluhkan para perangkat desa setempat. Tidak tanggung-tanggung total dana yang berasal dari setiap desa Rp 15.000.000 tersebut jumlahnya cukup pantanstis mencapai Rp 4,95 Miliar.

Diperoleh informasi, Bimtek yang digelar mulai tanggal 4 hingga 13 Mei tersebut, merupakan Bimtek Sistem Keuangan Desa (Siskeud). Dgelar di salah satu hotel berbintang di Kota Bandung dengan melibatkan Event Organizer CV D yang beralamat di Buyut Pegambiran Kota Cirebon.

Pelaksanaannya dibagi tiga gelombang yang diikuti masing-masing kuwu atau kepala desa, sekretaris desa (Sekdes) dan kaur keuangan desa. Untuk bisa membayar dana Rp 15 juta, tak sedikit desa yang justru disebut-sebut terpaksa mengambil dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Padahal, sebelumnya BPK melarang penggunaan DD atau ADD dipergunakan untuk Bimtek tersebut. Namun karena tak ada sumber keuangan desa yang bisa memenuhinya, terpaksa pihak desa mengambil dari DD dan ADD.

Karenanya kuwu dan perangkat desa dibuat bingung belum berani meng APBDES kan dana yang sudah dipakai Bimtek tersebut.

“Program Bimtek ini cukup bagus karena sangat menunjang bagi perangkat kami. Adapun untuk sumber dana Rp 15 juta, kami angarkan dari ADD,” kata Kuwu Desa Garawangi Kec.Sumberjaya, Eem Suaemah kepada gragepolitan, Sabtu (19/5/2018).

Ia menyebutkan, memang sebelumnya sumber dana untuk Bimtek itu diharuskan mengambil dari pendapatan asli desa (Pades). Tetapi karena Pades mereka selama ini hanya mengandalkan tanah bengkok dan pasar malam, sehingga sangat sulit untuk bisa memenuhinya.

Keterangan terkait Bimtek tersebut, juga disampaikan Sekdes Desa Balagedog Kec Sindangwangi, Eni Ratnasari. Menurutnya,

Di desanya untuk bisa membayar biaya Bimtek mereka meminjam dana talangan terlebih dahulu.

“Kami bisa membayar Rp 15 juta, itu kita cari dulu dana talangan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris APDESI Kab Majalengka, Engkos Koswara, menyebutkan, pelaksanaan kegiatan Bimtek tersebut patut mendapat apresiasi. Karena melalui Bimtek Siskeud, telah memberikan pemahaman serta pengetahuan buat perangkat agar tidak terjerat permasalahan hukum.

“Di Kab Majalengka peserta Bimtek ini yang terakhir dan ini kesempatan buat perangkat seperti Sekretaris dan Kaur Keuangan” ujarnya.

Disinggung soal anggaran Bimtek, pengakuan berbeda disampaikan Sekretaris Apdesi yang baru bertugas sejak Mei tahun 2018 tersebut. Menurutnya, perihal sumber dan Bimtek Rp 15 juta, berasal dari Pades masing-masing desa.

“Jadi bukan dari DD ataupun ADD,” tandasnnya.(Sunarto/gragepolitan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here