Horeee…! Pemuda dan Olahraga di Kab Cirebon Jadi Dinas Sendiri

0
316
net/gragepolitan

Gragepolitan, CIREBON – Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kab Cirebon segera memiliki intansi tersendiri, terpisah dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olaraga (Disbudparpora) yang selama ini menaunginya. Kepastian tersebut menyusul akan diterapkannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang menjadikan beberapa intansi mengalami pemisahan atau pun peleburan.

Kabag Humas Pemkab Cirebon, Nanan Abdul Manan, mengatakan, dengan adanya perubahan tersebut, khusus Disbuparpora akan menjadi dua dinas terpisah. Masing-masing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

“Berdasarkan informasi dari Pak Iik Ahmad Rifai, Kabag Organisasi Pemkab Cirebon, selain Disbudparpora, dengan penerapan SOTK baru nanti akan ada beberapa dinas lain juga yang mengalami perubahan. Seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, justru sebaliknya akan dilebur atau digabungkan dengan Dinas Ketahanan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dengan perubahan ini, nanti nomenklatur kelautan dihilangkan. Namun secara fungsi tetap sesuai kewenangan pada UU 23/2014,” paparnya, Selasa (1/9/2020).

Ia menyebutkan, hal serupa masih terkait perubahan dalam penerapan SOTK ini, yakni akan dileburnya Pemadam Kebakaran dan Satpol PP. Namanya menjadi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

Menurutnya, Pemadam kebakaran tidak bisa digabungkan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Alasannya, karena BPBD sendiri memiliki aturan tersendiri.

“Sedangkan untuk BPBD, levelnya dinaikkan. Jika sebelumnya dijabat oleh eselon III, nantinya akan dijabat oleh eselon II. Perubahan yang terjadi di BPBD ini, dikarenakan BPBD dinaikkan klasifikasinya menjadi A dikarenakan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Cirebon dikategorikan tinggi. Sehingga naik menjadi eselon II,” ujarnya.

Walaupun terdapat sejumlah perubahan. Nanan memastikan bahwa jumlah dinas di Kabupaten Cirebon tidak bertambah. Sehingga menurutnya, bangunan yang akan digunakan untuk menjadi kantor, masih bisa menggunakan bangunan yang sudah ada.

Sementara itu, persetujuan perubahan susunan perangkat daerah bersama DPRD ini, nantinya akan disampaikan ke Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan Gubernur Jawa Barat. Hal ini sesuai amanah Pasal 3 PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.(dik/gragepolitan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here