Babak Baru Kasus “Tanah Cipto”, PD Pembangunan Gugat Akta Perjanjian Perdamaian

0
1016
gragepolitan/net
Cirebon, GRAGEPOLITAN-Kasus tanah “Cipto” yang hingga kini masih mengundang kepenasaran banyak pihak dalam penyelesaiannya, memasuki babak baru. Sebab akta perjanjian perdamaian yang telah memunculkan sertifikat atas nama lain, kini digugat PD Pembangunan Kota Cirebon dengan terdaftar perkara No 04/pdt G/2017/PN Cn di Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon.
“Obyek tanah “Cipto” yang terletak di Blok Sigardu Desa Tuk Kec Kedawung Kab Cirebon, saat ini kan telah bersertifikat atas nama pihak lain sebagai proses yang dilatarbelakangi perjanjian perdamaian ketika itu. Nah beberapa waktu lalu kami melakukan evaluasi. Hasilnya kami mengambil langkah berbentuk  gugatan pembatalan Akta Perjanjian Perdamaian tersebut,” papar Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon, R Pandji Amiarsa SH kepada gragepolitan, Senin (6/2).
Ia menyebutkan, seperti diketahui saat itu perjanjian perdamaian dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris KMD. Kemudian atas dasar pertimbangan adanya dugaan bukti kepemilikan pihak HD dkk mengandung ketidakbenaran, sehingga mendorong PD Pembangunan melakukan gugatan.
Menurutnya, dengan kondisi tersebut tentu memerlukan upaya lanjutan untuk diuji kembali sebagaimana bukti yang dimiliki pihak PD Pembangunan. Harapannya agar ada putusan akhir dari lembaga peradilan yang bersifat declaratoir (menegaskan kepemilikan yg absah).
“Karena diluar pihak HDdkk,  pihak PD Pembangunan menerima klaim kepemilikan pula dari pihak lain yang berasal dari pelepasan Kesultanan Kasepuhan. Bahkan diduga ada dua atau tiga pihak lain yang sama-sama mengklaim memiliki objek tanah di lokasi tersebut.  Makanya kami ingin di obyektifkan lewat pengadilan dengan tujuan ada kepastian hukum tentang siapa pemilik atau pemegang hak atas tanah yang sah berdasar pengujian bukti di pengadilan,” paparnya.
Dikatakannya, apa yang menjadi langkah hukum PD pembangunan tersebut diperkenankan bahkan disarankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Di mana prinsipnya agar objek tanah tersebut dapat diambil alih kembali dan di catatkan pada daftar asset perusahaan yang berbasis pada putusan pengadilan kelak.(G-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here